Bayangkan, suatu hari pemerintah mengumumkan kabar besar, mereka sudah sepakat dengan salah satu perusahaan perangkat lunak terkemuka. Sebuah kesepakatan yang akan memengaruhi jutaan komputer di kantor-kantor pemerintahan. Pemerintah bakal bayar 1 dolar per komputer untuk tetap memakai software perusahaan ini. Bukan itu saja, pemilik perusahaannya diangkat jadi penasihat IT Indonesia, dan bahkan dikasih tanah untuk bikin pusat riset di tanah air.
Namun, gimana kalau kebijakan ini ternyata bertolak belakang dengan program IGOS alias Indonesia Goes Open Source? Di satu sisi, rakyat diminta coba pakai perangkat lunak open source yang gratis dan terbuka; tapi di sisi lain, pemerintah justru menggelontorkan dana untuk software berlisensi. Kedengarannya agak aneh, bukan? Apalagi dana itu berasal dari pajak rakyat, yang harusnya bisa buat program yang lebih berdampak langsung buat masyarakat.
Efisiensi Penggunaan Software di Instansi Pemerintah: Benar-Benar Perlu?
Kalau kita lihat kenyataan, berapa banyak sih komputer di instansi pemerintah yang benar-benar butuh software mahal? Dari pengalaman, mayoritas—mungkin 90 persen—cuma dipakai untuk ngetik dokumen atau bikin laporan di spreadsheet. Hal-hal basic ini sebenarnya bisa ditangani pakai LibreOffice atau OpenOffice, software gratisan. Sisanya, sekitar 10 persen, baru butuh software yang lebih spesifik, mungkin untuk aplikasi khusus yang memang dikembangkan untuk tugas tertentu.
Seandainya pemerintah mau lebih serius dan terbuka dengan program IGOS, sebagian besar komputer di kantor-kantor pemerintahan mungkin bisa dialihkan ke software open source. Dengan begitu, dana yang sebelumnya buat bayar lisensi bisa dipakai untuk kebutuhan rakyat. Bayangkan, berapa banyak anggaran yang bisa dialokasikan untuk memperbaiki fasilitas publik atau pendidikan kalau komputer pemerintah nggak lagi bergantung pada perangkat lunak komersial?
Risiko Data di Balik Software Berlisensi
Tapi masalahnya nggak cuma soal hemat-hemat uang. Ada isu lebih serius: keamanan data. Coba bayangkan kalau ada oknum yang diam-diam nyisipin perintah tersembunyi di software berlisensi yang dipakai pemerintah. Apa jadinya kalau perintah itu mengirim data penting ke luar negeri? Risiko kayak gini nyata, apalagi dengan software close source di mana kita nggak tahu isi kodenya. Kita cuma pakai versi “jadi” dari software, tanpa akses buat ngecek apa yang terjadi di balik layar.
Sebaliknya, software open source memberi kita akses buat lihat setiap baris kodenya. Transparansi ini bikin sistem kita lebih aman karena komunitas global bisa ikut cek dan audit kodenya. Sistem jadi lebih terbuka dan bisa dipantau bersama-sama, nggak cuma dari satu pihak.
Seandainya Pemerintah Serius Menjalankan IGOS
Kalau pemerintah serius sama program IGOS, bukan nggak mungkin kita bisa punya software dengan tingkat keamanan tinggi yang dikembangkan langsung di Indonesia. Kaya di film-film tuh, yang sistem keamanan pemerintahnya super ketat. Bukan hal yang mustahil kok, asal kita pindah ke open source, di mana keamanan bisa ditingkatkan lewat kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan pengembang lokal.
Kalau ini bisa diwujudkan, kita nggak perlu lagi takut soal kebocoran data atau virus yang sering menyerang software komersial. Pemerintah bisa jadi pelopor dalam menciptakan ekosistem teknologi yang aman dan terbuka, sehingga data penting negara terlindungi. Bahkan, sektor bisnis dan masyarakat juga bakal ketularan untungnya.
Penghematan Besar: Dampaknya untuk Masyarakat
Ada lagi sisi positif lain dari keputusan ini: dampak ekonominya. Kalau pemerintah berhenti bayar lisensi software komersial dan beralih ke open source, berapa banyak uang yang bisa dihemat? Dana ini bisa dialokasikan buat proyek-proyek yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat—misalnya, untuk infrastruktur IT, pendidikan, atau bahkan pelatihan pegawai agar terbiasa dengan open source. Jangka panjangnya? Indonesia nggak lagi bergantung sama satu perusahaan software tertentu.
Andai Ini Bukan Sekadar Mimpi
Di tengah semua andai-andai ini, sebenarnya ada secercah harapan. Program IGOS udah mulai jalan, walaupun masih kecil-kecilan. Contohnya, ada WaroengIGOS, software open source buat warnet-warnet atau lembaga kecil. Program ini memang langkah kecil, tapi potensinya besar kalau benar-benar didukung.
Namun, cuma “dukungan” doang nggak cukup. Pemerintah harus lebih dari sekadar pasif, mereka harus terlibat aktif dalam pengembangan ekosistem open source di Indonesia. Dengan komitmen penuh, kita bisa melihat perubahan besar dalam cara teknologi dipakai di seluruh negeri.
Penutup
Tulisan ini cuma berandai-andai, nggak ada niat buat serang atau bela pihak manapun. Tapi penting buat kita semua buat mikir kritis. Bisa nggak kita bikin ekosistem teknologi yang lebih mandiri, aman, dan transparan? Mungkin ini bukan sekadar mimpi, tapi tujuan yang bisa kita capai bareng-bareng.
